Berita mengenai aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa di sejumlah daerah dan RUU Pertanahan menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Rabu (25/9/2019).

RUU Pertanahan saat ini, dinilai KNPA membuka jalan bagi liberalisasi pasar tanah di Indonesia.

Bisnis, JAKARTA— Pemerintah segera mengundang pihak-pihak terkait guna membahas kembali pasal-pasal yang dianggap kontroversial di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan…

Salah satu persoalan yang cukup disoroti publik ialah terkait dengan bank tanah.

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah terus menggodok Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Beberapa fraksi masih belum satu suara salah satunya Partai Keadilan Sejahtera.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan akan menjadi salah satu dasar untuk pemindahan ibu kota ke Kalimatan Timur guna memastikan tanah yang akan dijadikan lahan adalah milik…

Dalam penyusunan RUU memang sebelumnya ada masalah komunikasi dengan pihak kehutanan dan kelautan, tetapi hal itu sudah bisa diatasi.

Pemerintah memastikan kebijakan satu peta terkait pertanahan tetap dijalankan meskipun kewenangan pengaturan dikembalikan kepada masing-masing menteri teknis.

Anggota Komisi II DPR Sutriyono mengatakan pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan harus satu suara dan solid, sehingga penuntasan…

Aturan yang menjadi acuan pertanahan saat ini yakni Undang-undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1960.

Presiden Joko Widodo dinilai berwenang untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan yang kini menjadi polemik dan banyak dikritisi sejumlah kalangan, karena melihat dampak dan…

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang tengah dibahas di DPR dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi besar-besaran guna…

Dampak RUU Pertanahan menjadi UU akan terjadi deforestasi besar-besaran dengan cara melakukan pembakaran hutan dan lahan serta melegalkan kejahatan kehutanan 378 korporasi…

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah mengungkapkan RUU Pertanahan yang kini tengah dibahas di DPR bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan masih banyak hal yang perlu diperjelas, terutama dalam konteks dan potensi inharmonisasinya dengan banyak kebijakan perundangan lainnya.

Sejumlah pihak mendesak agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda, tidak harus dalam periode DPR saat ini.