Dubes Inggris Owen Jenkins telah berjanji akan menyampaikan protes keras dari Indonesia terkait Benny Wenda yang mendeklarasikan terbentukan pemerintahan sementara di Papua.

Pernyataan dari Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, dinilai tak relevan.

Benny Wenda tidak sadar dimanfaatkan sebagai proxy oleh negara lain yang memberi ilusi bahwa Papua akan merdeka.

Penyataan itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud saat pemerintah memberikan komentar terkait kondisi terkini di Papua pascadeklarasi Benny Wenda.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Gatot Edhy Pramono menyusul deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda.

Pemerintah mulai mengatur berbagai kebijakan untuk memuluskan rencana tersebut. Eksekutif juga sedang menyiapkan revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Benny Wenda sebagai pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa deklarasi ULMWP yang dipimpin Benny Wenda membentuk pemerintah sementara Papua merupakan upaya makar.

Polri menyebut pernyataan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat sebagai upaya provokasi dan propaganda.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia untuk menanggapi deklarasi yang dilakukan oleh pihak ULMWP Benny Wenda.

Pemimpin Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda didapuk sebagai presiden.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon, Rabu (2/12/2020).