Ketimbang mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui amandemen UUD 1945, perbaikan sistem pemilihan umum sebaiknya dilakukan via undang-undang.
Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 akan menjalankan rekomendasi periode sebelumnya yaitu mengamandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Dikhawatirkan isi perubahan…
MPR berencana melakukan amendemen terbatas UUD 1945, mamun dipastikan tidak akan mengutak-atik terkait urusan jabatan Presiden seperti jabatan boleh tiga periode atau seumur…
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 segera menindaklanjuti untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuai dengan rekomendasi dari periode sebelumnya.
Jabatan gubernur sebaiknya dihapuskan saja melalui amendemen Undang-undang karena selain wilayah, kewenangannya pun tidak jelas karena kekuasaan dalam sistem otonomi daerah…
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa akibat amendemen Undang-Undang Dasara UUD 1945 (UUD 45) pada tahun 2002 maka Pancasila…
Target penandatanganan amandemen kontrak PT Newmont Nusa Tenggara pada akhir bulan ini terancam molor setelah pembahasannya belum dilanjutkan kembali pasca pergantian pejabat…
PT Newmont Nusa Tenggara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Bank Indonesia (BI) tengah melakukan pembahasan fiskal untuk menentukan mata uang…
Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 menilai perlunya amandemen terhadap 122 undang-undang untuk disesuaikan dengan aturan lain agar tidak terjadi…