Konstitusi selalu terebuka untuk diamandemen. Tetapi jika amandemen hanya didasari oleh pragmatisme politik, ini akan menjadi catatan buruk bagi kualitas demokrasi pasca…

Melakukan amandemen konstitusi saat ini akan membuka peluang hal-hal yang sejak awal tidak dibahas menjadi bahan bahasan.

Fraksi NasDem manyatakan bahwa amandemen konstitusi belum mendesak. Selain karena momentumnya kurang tepat, amandemen konstitusi perlu partisipasi publik yang luas.

Rencana amandemen konstitusi sudah menjadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR periode 2014-2019 yang berharap dapat dilakukan oleh MPR saat ini.

Konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga amandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilanjutkan.

Saleh Partaonan Daulay meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat mendatangi kantor PP Muhammadiyah. Mereka meminta masukan atas rencana amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Ketimbang mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui amandemen UUD 1945, perbaikan sistem pemilihan umum sebaiknya dilakukan via undang-undang.

 Nasdem Pastikan Amandemen Menyeluruh Tidak jadikan Pemilihan Presiden Kembali Melalui MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 akan menjalankan rekomendasi periode sebelumnya yaitu mengamandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Dikhawatirkan isi perubahan…

MPR berencana melakukan amendemen terbatas UUD 1945, mamun dipastikan tidak akan mengutak-atik terkait urusan jabatan Presiden seperti jabatan boleh tiga periode atau seumur…

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 segera menindaklanjuti untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuai dengan rekomendasi dari  periode sebelumnya.

Jabatan gubernur sebaiknya dihapuskan saja melalui amendemen Undang-undang karena selain wilayah, kewenangannya pun tidak jelas karena kekuasaan dalam sistem otonomi daerah…

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa akibat amendemen Undang-Undang Dasara UUD 1945 (UUD 45) pada tahun 2002  maka Pancasila…

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa momentum peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus mendatang akan menentukan nasib amendemen atas UUD 1945.