Bamsoet disanksi teguran karena pertanyaannya tentang amandemen konstitusi.

Bambang Soesatyo alias Bamsoet melanggar kode etik karena mengklaim semua partai politik menyetujui amandemen UUD 1945.

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet tidak memenuhi pemanggilan oleh MKD DPR pada hari ini, Kamis (20/6/2024)

Wacana Presiden dan Wakil Presiden RI kembali dipilih MPR kembali menghangat dan menuai polemik

Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini angkat bicara mengenai wacana mengembalikan sistem pemerintahan kepada UUD 1945 yakni Presiden dipilih MPR

Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka peluang amandemen UUD 1945, dengan salah satu tujuan untuk mengkaji pemilu langsung oleh rakyat.

Mahfud MD meminta seluruh polisi untuk tidak memikirkan salah atau benar dalam mengawal konstitusi.

Poin penting pidato Ketua MPR Bambang Soesastyo (Bamsoet) di Sidang MPR 2023 seperti pemilu hingga rencana amandemen UUD 1945

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena membantah klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait kesepakatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Beberapa pakar hukum konstitusi menilai upaya menghidupkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan.

LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan sistem demokrasi dan ekonomi Indonesia telah berubah akibat amandemen konstitusi empat tahap.

PPHN berfungsi sebagai haluan negara dalam program pembangunan jangka panjang. Ini dicetuskan oleh MPR periode 2009-2014.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya tentang isu perpanjangan jabatan tiga periode.

Surya Paloh berpandangan rencana amandemen terbatas UUD 1945 harus ditanyakan dulu kepada rakyat.

Peristiwa kudeta di Guinea beberapa hari lalu yang berawal dari amandemen konstitusi dengan mengubah aturan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Presiden Alpha Condé melakukan langkah kontroversial dengan mendorong amandemen konstitusi di negaranya. Perubahan konstitusi memungkinkan dirinya untuk duduk di kursi presiden…