Kemenpan-RB melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar dan organisasi terlarang.

Kemenpan-RB akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi terlarang.

Kendati ada penundaan, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan berbagai tunjangan lainnya.

Guru yang sudah terikat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bisa ikut seleksi CPNS dengan memenuhi sejumlah persyaratan.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mendapat pelimpahan tugas dari pembubaran Dewan Riset Nasional (DRN).

Pembubaran sepuluh lembaga nonstruktural (LNS) itu dilakukan untuk mendorong optimalisasi kinerja dan mewujudkan keterpaduan dan koherensi kebijakan.

Pemerintah pusat mendorong pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk Guru PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB diperiksa KPK pada hari ini, Kamis (12/11/2020).

Tim Penanganan Covid-19 sebagai Crisis Center di instansi pemerintah dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki lima peran.

Dia mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang memberikan janji untuk dapat diangkat menjadi ASN.

Masyarakat diminta tak mudah percaya kepada orang yang menjanjikan pengangkatan menjadi ASN melalui jalur CPNS maupun PPPK, terutama dengan dukunagn dana.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Andi Rahadian mengaku bahwa pihaknya baru menerima laporan pagi ini, Kamis (17/9/2020).

Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan ketika lembaga negara dibubarkan. Namun?

Pembubaran lembaga lebih kepada upaya penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.

Surat keputusan bersama (SKB) disiapkan oleh Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu.