Jumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 6.000 m3 per tahun yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu di Sumatera Utara…

Pemerintah membantah industri sektor kehutanan yang berlisensi menggunakan bahan baku kayu ilegal seperti laporan yang dirilis Forest Trends dan Koalisi Mafia Anti Hutan…

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihatno mengatakan basis data yang digunakan dalam laporan Indonesia's legal Timber Supply Gap and…

Pemerintah akan membebaskan biaya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk industri rumah tangga/pengrajin setelah usaha kecil dan menegah keberatan dengan pembiayaan untuk…

Pelaku usaha optimistis penerapan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) cenderung meningkatkan permintaan ekspor kayu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali memastikan dari total 225 pengusaha kayu, yang mengantongi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK baru 56 perusahaan.

Pengusaha kerajinan berbahan kayu limbah atau recycle di Bali meminta Kementerian Kehutanan tidak mewajibkan produk mereka mengantongi sertifikat legalitas kayu karena bahan…

Kemenhut menyambut baik kebijakan penerapan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada seluruh hasil produk berbasis kayu, termasuk mebel…

Menurut Association of Furniture and Craft Indonesia (AFCI), dengan adanya aturan ini, dapat menambah kawasan potensial produk ekspor kayu asal Indonesia ke luar negeri.

Kementerian Kehutanan mengaku belum mendapat informasi terkait masuknya enam proyek asing ke industri pengolahan kayu di Tanah Air dan justru mewaspadai modus mendompleng…

Sebanyak 95% dari anggota Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) Jawa Tengah telah mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Jajaran Polres Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengamankan 17 truk bermuatan kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) tanpa dokumen dalam operasi Wanalaga 2013.