Pemberantasan sindikat pengiriman kayu ilegal berisiko merugikan jaringan industri pelayaran nasional.

Sebanyak 55 kontainer berisi kayu olahan jenis Ulin, Meranti, Bengkirai, dan Rimba Campuran dari Kalimantan sebanyak kurang lebih 767 meter kubik (m3).

Simak jejak kesuksesan Halim Rusli dalam mengelola PT Integra Indocabinet (WOOD) hingga menjadi perusahaan besar

Kenapa ganja medis bisa menjadi pengobatan? Melansir webmd, cannabinoids, bahan kimia aktif dalam mariyuana medis mirip dengan bahan kimia yang dibuat tubuh yang terlibat…

Menurut data APHI, saat ini ada 451 perusahaan kehutanan yang terdaftar sebagai anggota APHI. Perusahaan kehutanan tersebut terdiri atas 259 korporasi pemegang izin pemanfataan…

Dengan adanya sertifikasi, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dengan penambahan nilai produk yang dihasilkan dibandingkan dengan korporasi kayu yang belum bersertifikat.

Dijalankannya program sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM ini dapat mencegah masuknya kayu-kayu ilegal ke Industri dengan dalih kayu tersebut merupakan kayu yang dihasilkan…

Program sertifikasi legalitas kayu untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang difasilitasi pemerintah tahun ini menargetkan 400 kelompok yang setara dengan 12.000 unit UMKM.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyita 11 kontainer kayu ilegal asal Buton senilai Rp3,5 miliar, di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara…

Petugas gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, serta kepolisian berhasil mengamankan enam truk yang mengangkut kayu jati ilegal dalam sebuah operasi…

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diklaim membantu meningkatkan daya saing produk furniture dan kerajinan Indonesia di tingkat global.

Kepolisian Resor Sanggau, Kalimantan Barat mengamankan tiga truk yang bermuatan kayu ilegal asal Kabupaten Ketapang, kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Suhadi…

Pemerintah dan Uni Eropa sepakat untuk memulai skema lisensi dalam produksi kayu tropis untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Berdasarkan keterangan resmi dari Komisi…

Sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri No.89/2015 yang menghapuskan ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, dinilai oleh pelaku usaha sebagai penghalang bagi arus…

Pelaku usaha menilai penerapan Dokumen V-Legal hanya untuk sektor hulu perkayuan lebih tepat.

Pemerintah merelaksasi ketentuan ekspor produk industri kehutanan dengan tidak lagi mewajibkan dokumen V-Legal sebagai syarat dokumen kepabeanan.