Gapkindo Sumut mengungkapkan dua penyebab utama turun signifikannya volume ekspor karet Sumut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sekitar 1,9 juta hektare perkebunan di wilayah Riau dari sebanyak 117 perusahaan berstatus ilegal.

Pelaku industri ban dan ekosistem karet olahan tengah menghadapi merosotnya volume pasokan seiring berkurangnya petani pemasok.

Kontraksi yang terjadi di industri pengolahan karet dapat terlihat dari utilisasi kapasitas industri crumb rubber saat ini sebesar 40,2%.

KPPU menyoroti sikap asosiasi karet yang menolak pembangunan pabrik pengolahan di Kalsel.

Pemerintah berniat melakukan replanting atau peremajaan atas 700.000 hektare (ha) kebun tanaman karet dalam waktu 5 tahun.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Irianto Lambrie mengapresiasi eksistensi PT Kayan Makmur Sejahtera (KMS), perusahaan di bidang perkebunan karet yang mampu menyerap…

Perbankan diminta untuk menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan bagi petani karet di Sumatra Selatan (Sumsel) seiring tingginya potensi yang bisa diserap dari sektor…

Sektor perkebunan karet hingga kini belum pulih meskipun pemerintah sudah mengurangi ekspor untuk mendongkrak harga di pasaran internasional,

Kalangan petani mulai merasakan dampak dari pembatasan ekspor karet alam yang ditempuh sejak awal bulan ini.

Kementerian Pertanian berencana melakukan peremajaan kembali (replanting) pohon karet seluas 1 juta hektare melalui bantuan kredit usaha rakyat (KUR) pada petani mulai tahun…

Permintaan bibit tanaman karet di Jawa Barat terbilang tinggi seiring dengan meningkatnya minat petani untuk membudidayakan komoditas itu.

Kalangan petani perkebunan menyayangkan upaya pengembangan karet Indonesia yang berjalan di tempat. Padahal Malaysia sebagai pesaing utama telah melakukan riset-riset yang…

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Daud Hapsari mengaku prihatin dengan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap perkebunan dan petani karet Indonesia.

Dalam menggenjot produksi karet, pemerintah melakukan upaya replanting terhadap tanaman karet usaha rakyat. Uang sebanyak Rp20 miliar dari APBN sudah digelontorkan pemerintah…

Pemprov Sumsel berencana menerbitkan peraturan daerah terkait peningkatan kualitas bahan olah karet dengan melarang pabrik menerima karet kualitas rendah dari petani.