Pengusaha hiburan dan SPA di Bali masih enggan menerapkan pajak 40% walaupun Kabupaten Badung sudah mengeluarkan surat soal tarif baru pajak hiburan dan SPA.
Pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi bagi para pelaku industri keuangan di Tanah Air telah terbukti efektif dan tidak perlu dilakukan perubahan melalui penerbitan…
Perpu tersebut mengatur beberapa hal, khususnya terkait dengan kelangsungan tahapan pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19. Kendati begitu, Perkumpulan untuk Pemilu…
Anggota KSSK yang meliputi Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK tidak dapat dituntut pidana perdata apabila melaksanakan tugas dengan itikad baik sesuai dengan perundang…
Menurut Istana, Perpu itu hadir untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah agar dapat melakukan stimulus fiskal dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan…
Perpu tersebu memuat tiga usulan KPU saat terakhir kali melakukan rapat dengan peemrintah dan DPR. Dari tiga usulan, yang paling optimistis adalah Pilkada dilakukan pada…
Mensesneg yang menyatakan kesiapannya untuk menyusun draf Perppu KPK menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Jumat (27/9/2019).
Para masa aksi 287 ini sebelumnya berkumpul di Masjid Istiqlal dan berencana melakukan longmarch ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pihak kepolisian menggiring masa demo untuk…
Sejumlah organisasi masyarakat dijadwalkan menggelar aksi pada 28 Juli 2017 atau yang diberi nama dengan Aksi 287 untuk menyuarakan pembatalan Perpu No.2/2017 tentang Organisasi…
Semangat penerbitan Perpu tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya, Perpu itu menghapuskan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas…
Selain tidak mencantumkan asas contrario actus, Undang-undang No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga memberikan pengertian ajaran terlarang secara sempit.
Perpu yang ditandatangani pada 10 Juli 2017 bertujuan untuk menata ulang keberadaan ormas di Indonesia agar mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan.
Pemerintah tetap memberikan kebebasan bagi pentolan organisasi kemasyarakatan yang telah dibubarkan untuk membentuk organisasi baru sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi…
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk memberikan payung hukum bagi terselenggaranya kegiatan organisasi masyarakat ke depan.
Pemerintah telah membentu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk konkrit yang menunjukkan…
Parlemen mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menghapus klausul izin membakar lahan dalam UU No. 32/2009…
Pemerintah dinilai telah menyalahi sistem hukum menyusul dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.
Kini, giliran DPR yang menentukan apakah Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.…