Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tidak ingin alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2022 yang direncanakan Rp770,4 triliun, sebagian besar tersedot…
Pengamat Pajak DDTC Darussalam mengatakan Banggar DPR RI punya pekerjaan untuk memastikan agar struktur penerimaan pajak tidak hanya bersandar pada pajak penghasilan (PPh)…
Realokasi dan refocussing anggaran yang bisa dilakukan untuk memenuhi program vaksinasi gratis, yakni belanja barang dari kementerian dan lembaga (K/L) dan Transfer Ke Daerah…
BISNIS.COM, JAKARTA --DPR hanya menyetujui program bantuan langsung sementara masyarakat selama 4 bulan dengan pertimbangan sebagian anggaran dialihkan untuk menambah dana…
BISNIS.COM, JAKARTA—Komisi VI DPR RI menerima usulan pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp1,295 triliun, yang mencakup pagu indikatif…