Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya melakukan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat di wilayah tersebut. 

Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengakui, sampah sabut kelapa memang menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggandeng Perum Bulog Drive Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar operasi pasar beras medium.

Dari hasil inventarisir melalui jalur udara dengan Danrem dan Dandim serta Kapolres, tampak wilayah Muba terpantau bersih dari kebakaran hutan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memberikan bantuan modal usaha pada para perempuan yang tergabung di 13 kelompok usaha ekonomi di wilayah tersebut.

Apriyadi menjelaskan untuk proses pengerjaan perbaikan jalan akan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V. 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memberikan perhatian penuh pada potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menyerahkan surat keputusan (SK) Pejabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud. 

Kepala BPS Muba Trio Wira Dharma mengatakan terdapat indikasi banyak warga Kabupaten Muba yang mengaku miskin. 

Pemkab Muba optimistis target penggunaan produk dalam negeri di wilayah tersebut bisa menembus angka 80 persen pada bulan Mei 2023.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyalurkan sebanyak 390 ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk 39.000 warga prasejahtera di wilayah tersebut. 

Honorer Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Muba Yuli mengungkapkan dirinya menerima THR sejumlah Rp500.000 yang juga bersamaan dengan pencairan gaji.

Kadin Sumsel mendukung rencana legalisasi tambang minyak ilegal (illegal drilling) yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Persoalan tambang ilegal atau ilegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) diharapkan segera ada solusi nyata.

Kewajiban PT GPI membangun 20 persen kebun plasma dari luasan lahan HGU dengan sistem 70 persen milik masyarakat dan 30 persen dikembalikan ke pemerintah desa.