Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia dan AJI Jakarta menilai naskah revisi Kitab Undang-Undang…

Pemerintah meyakinkan pemuatan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crime dalam revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan mendegradasi lembaga…

Pemerintah memastikan pemuatan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crime dalam revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan mendegradasi lembaga…

Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menganggap norma tentang zina pada Pasal 484 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU…

KPK meminta agar pemerintah tidak mengabaikan pendapat KPK terkait RUU KUHP yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pemerintah dan Komisi III DPR akan melibatkan para ahli hukum, praktisi, bahkan dengan pakar dari universitas terkemuka di Tanah Air untuk membahas hukuman mati yang akan…

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah segera menyerahkan rancangan revisi KUHP kepada DPR, agar dapat…

Komisi III DPR berencana mengambil alih inisiatif penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP menyusul lambannya pemerintah dalam menyusun naskah akademik.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempertanyakan kebijakan kodifikasi penuh dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum…

Komisi III DPR meminta pemerintah segera mengirim naskah akademik untuk keperluan revisi UU KUHP.

Komisi III DPR meminta kepada pemerintah untuk segera mengirim naskah akademik untuk keperluan revisi UU KUHP.

Meski banyak menuai pertentangan, legislator Koalisi Merah Putih (KMP) yang duduk di Komisi III DPR memfokuskan untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang…

Istana menegaskan tidak ada niat sedikit pun dari pemerintah untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU KUHP/KUHAP.