Para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa pada Senin (23/9/2019).

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah dan DPR se­pakat untuk menunda pengesahan Ran­cangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk mengkaji lebih dalam sejumlah pasal yang…

Mahasiswa se-Indonesia yang berdemonstrasi di depan Kompleks parlemen menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat,  alasannya legislatif tidak tahu permintaan…

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam hukum Indonesia memiliki riwayat panjang, dapat dirunut hingga masa kolonial Belanda.

Unjuk rasa di depan Gedung DPR RI mulai memanas. Mahasiswa menggedor pintu, dan melempar botol kemasan minuman ke arah gedung dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait permintaan pemerintah menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setidaknya…

Ribuan pengunjuk rasa di Gedung DPR memprotes perwakilan mahasiswa yang hanya diterima oleh Badan Legislasi DPR RI. Padahal mereka hanya ingin bertemu dengan pimpinan dewan.

Partai Gerindra menilai permintaan Presiden Joko Widodo agar legislatif menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak jelas alasannya.

Muncul kelompok tandingan saat orasi seribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di depan DPR di Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Sebanyak 60 orang di antaranya diterima masuk ke Gedung DPR RI untuk audiensi dengan pimpinan DPR, Senin (23/9/2019).

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui bahwa RKUHP memiliki sejumlah kelemahan

Dewan Perwakilan Rakyat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka konsultasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini terkait permintaan presiden sebelumnya yang…

Bisnis, JAKARTA — Kendati Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP disebut-sebut sebagai dekolonialisasi produk hukum Belanda, pembuat undang-undang dinilai…

Pelaku pariwisata di Bali secara resmi menolak revisi undang-undang KUHP karena sejumlah pasal di dalamnya berpotensi mengganggu industri andalan di Pulau Dewata.

Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.