Benarkah pengesahan RUU KUHP menjadi UU KUHP tak berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia?

KSP menilai pengesahan RUU KUHP merupakan langkah nyata bagi reformasi hukum pidana di Indonesia.

Duta AS untuk Indonesia Sung Y. Kim menyebut, pengesahan RKUHP menjadi UU akan berdampak pada investasi di Indonesia.

Beberapa media asing ternama menyoroti pengesahan RUU KUHP atau yang lebih dikenal dengan RKUHP.

Dewan Pers mengajukan reformulasi atas pasal 218 ayat 2 yang ada di dalam KUHP.

Pemerintah diminta untuk segera mensosialisasikan Rancangan KUHP agar tidak terjadi disinformasi.

ICJR menyerukan agar semua tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Cs, dikenai pidana bukan hanya sampai sidang dan sanksi etik.

KUHP yang ada saat ini sangat multi interpretasi dan akan membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan dalam persidangan.

Pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR RI) diminta mencabut pasal-pasal penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP.

Seseorang karena ketidakmampuan membeli bendera baru apakah harus dipidana, padahal yang bersangkutan sangat ingin mengibarkan bendera Merah Putih, misalnya pada Hari Kemerdekaan…

Pada Pasal 471 Ayat (3) RUU KUHP dinilai terdapat kejanggalan sehingga harus diterjemahkan agar tidak salah tafsir.

Mahfud MD angkat bicara terkait pernyataan Politisi Partai Demokrat Benny K. Harman yang menyebutnya berubah sikap soal pasal penghinaan presiden di revisi KUHP.

Sosialisasi secara luas ini menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP

Pemerintah dan DPR RI telah sepakat menyatakan RUU KUHP sebagai rekodifikasi, bukan kodifikasi. 

Diskusi publik terkait RUU KUHP ini sekaligus untuk mensosialisasikan secara luas pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice.