Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Baleg DPR RI akan membuat aturan tersebut cacat hukum dan inkonstitusional.

Gambar bertuliskan 'Peringatan Darurat' yang viral di media sosial ternyata bersumber dari sebuah video berdurasi sekitar 3 menit

PDIP total revisi RUU Pilkada ngotot mendaftarkan Anies Baswedan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27 Oktober 2024.

Partai Buruh siap menggelar demo serta menggeruduk gedung DPR RI untuk protes revisi UU Pilkada dan pembangkangan putusan MK.

Kantor Komunikasi Kepresidenan memberi respons setelah Baleg DPR menganulir putusan MK lewat revisi UU Pilkada.

Jokowi hanya merespons normatif manuver Badan Legislasi DPR yang mementahkan putusan MK soal UU Pilkada.

Peluang Anies Baswedan dan PDIP untuk bertarung di Pilkada 2024 semula terbuka ketika MK mengeluarkan 2 putusan krusial. Namun peluang itu pupus di DPR.

Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rapat Kerja (Raker) Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU Pilkada.

Said mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan ribuan anggotanya yang akan menggeruduk kantor DPR pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Kantor KPU.

Anies Baswedan menilai bahwa demokrasi sedang berada di persimpangan jalan akibat ulah DPR.

Anies Baswedan menilai bahwa demokrasi Indonesia kini sedang berada di persimpangan jalan akibat ulah DPR yang berencana melawan putusan MK.

Warganet di media sosial dengan kompak mengunggah gambar yang bertuliskan 'Peringatan Darurat' sebagai respons putusan MK yang tengah dijegal oleh DPR.

PDIP menyampaikan protes lantaran bahan DIM RUU Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada rapat Baleg DPR siang ini tidak sama dengan putusan MK.

Perludem menilai bahwa KPU dan DPR tidak bermoral karena tidak patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pilkada Serentak 2024.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parpol mengajukan calon di Pilkada 2024. Jegal PDIP?