DPR menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),

Pemerintah tengah menggodok aturan baru penetapan upah minimum atau UMP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Cipta Kerja.

Menaker Yassierli pihaknya telah melaporkan tuntutan para buruh ke Prabowo Subianto usai hasil keputusan MK terkait dengan judicial review UU Cipta Kerja.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa pemerintah bakal segera melaksanakan putusan MK terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah angkat bicara soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait 21 pasal UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

Dua warga Jakarta, Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan permohonan pengujian materi terkait status agama di KTP maupun Kartu Keluarga (KK).

Mahkamah Konstitusi (MK) memperingatkan pemerintah dan DPR jangan sering mengubah aturan batas usia pejabat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi batas usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan mantan penyidik senior Novel Baswedan.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat ke MK gara-gara anggota BPK saat ini didominasi kader partai politik (parpol).

Sebelum putusan MK keluar, syarat pengusungan calon oleh partai atau koalisi partai ditetapkan harus memiliki 20% dari suara sah pada pemilu legislatif kemarin.

Ini pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para mahasiswa yang ikut demo kawal putusan MK dan menolak revisi RUU Pilkada.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) diklaim masih solid usai terbitnya putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

KPU Jabar memastikan mengikuti PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70.