Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada auditornya meminta Rp 12 miliar ke Kementerian Pertanian untuk WTP.

KPK ikut mencermati fakta persidangan kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) termasuk dugaan permintaan Rp12 miliar oknum BPK untuk pengondisian opini WTP.

Saksi persidangan kasus dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo mengaku diminta untuk membayar jasa asisten rumah tangga (ART) pribadi SYL.

Sidang kasus pemerasan dan gratifikasi terdakwa eks Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengungkap adanya dugaan pengondisian opini WTP program Food Estate.

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo atau SYL menyebut Kementan mendapatkan penghargaan empat kali dari KPK.

Syahrul Yasin Limpo atau SYL, mantan Menteri Pertanian, disebut membeli lukisan seharga Rp200 juta dari seniman Sujiwo Tejo.

Saksi persidangan mengungkap penggunaan uang anggaran Kementan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Syahrul Yasin Limpo atau SYL terungkap menggunakan uang negara untuk membiayai kebutuhan pribadi mantan Mentan tersebut.

Respons KPK atas dugaan foya-foya SYL pakai uang hasil korupsi Kementan. Ironinya, Kementan kerap mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK

KPK membuka potensi untuk mengusut dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Sidang kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membuka tabir aliran uang negara yang dinikmati untuk pribadi pejabat.

SYL ditengarai menggunakan uang hasil pekerjaan dan gratifikasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan total mencapai Rp200 miliar diberikan kepada petani dan LMDH di 21 kota atau kabupaten Jawa Timur.

Firli Bahuri disebut pernah meminta uang Rp50 miliar ke Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk urus perkara di KPK.

KPK mengonfirmasi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni sudah mengembalikan uang sebesar Rp40 juta.