Menkeu Sri Mulyani merancang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang termasuk program keluarga harapan (PKH) tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada DPR bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2025 era Pemerintahan Prabowo mencapai rekor tertinggi baru.
MK menegaskan perlunya perbaikan tata kelola penyaluran bansos, khususnya mengenai tata cara penyaluran yang waktunya berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak dianggarkan.
Staf Khusus (Stafsus) Presiden bidang Hukum Dini Purwono memastikan tak ada reaksi khusus dari pemerintah atas panggilan MK terkait bansos saat Pemilu.