Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota diminta untuk memastikan perusahaan telah menyusun struktur skala upah 2022 untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dengan…

Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait UMK 2022 cukup memberatkan pengusaha tetapi merupakan angka kebersamaan yang mengakomodir tuntutan buruh dan pengusaha.

UMK untuk lima daerah Ring 1 yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan tidak sesuai dengan PP No.36 Tahun 2021.

Buruh menolak kenaikan itu karena tidak sesuai kebutuhan riil.

UMK tertinggi masih dipegang oleh Kota Semarang dengan besaran Rp2.835.021 dan UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara dengan upah Rp1.819.835.

Penetapan UMK 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku.

Pemprov Jawa Barat meminta pemerintah pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya di dalam penghitungan UMK ini.

Berikut besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten dikutip dari rilis yang dikeluarkan Biro Administrasi Pimpinan

Apindo akan memperkarakan Bupati Bogor karena dinilai mengeluarkan rekomendasi usulan UMK melebihi ketentuan yang berlaku.

Usulan kenaikan 10 persen UMK kota Mataram dan kabupaten kota lainnya tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur NTB.

Pemprov DKI bersama pemerintah pusat akan mencarikan alternatif lain. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.

Penentuan besaran kenaikan UMK dengan mempertimbangkan berbagai komponen seperti kenaikan biaya hidup dan komponen lainnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengeluarkan surat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. 

Ada kenaikan sesuai dengan surat rekomendasi dari Bupati. Selanjutnya rekomendasi ini disampaikan ke Gubernur.

Ganjar meminta agar perusahaan dan buruh harus terbuka. Perusahaan yang untung harus ditampilkan.