Kebijakan jalan berbayar elektronik diprediksi akan membuat biaya perjalanan bertambah 50 persen—70 persen.

Dishub saat ini tengah menunggu jadwal Bapemperda terkait dengan rapat pengembalian rencana kebijakan ERP kepada Pemprov DKI. 

Asosiasi Ojol berencana kembali menggelar aksi demo menolak penerapan sistem ERP di Jakarta.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Indonesia (ojol) berencana gelar aksi demo menolak rencana penerapan jalan berbayar atau ERP.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menuturkan alasan rencana jalan berbayar atau ERP banjir penolakan dari pengguna jalan.

Serikat driver ojek online (ojol) menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP.

Asosiasi pengemudi atau driver ojek online berharap rencana jalan berbayar atau ERP dibatalkan saja.

Blue Bird (BIRD) berharap kendaraan angkutan umum seperti taksi tidak dikenakan kebijakan jalan berbayar atau ERP.

Grab Indonesia merespons rencana pemerintah menerapkan jalan berbayar atau ERP di Jakarta.

Beberapa negara seperti Singapura dan Swedia tercatat telah memberlakukan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP seperti yang akan diterapkan di Jakarta.

MTI menilai penetapan tarif ERP di Jakarta perlu memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Setiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan.

Pemberlakuan jalan berbayar atau ERP untuk motor akan merugikan pihak pengemudi ojek online.

Para pengemudi ojek online berencana untuk melakukan demo menolak rencana kebijakan jalan berbayar atau ERP karena dianggap akan mengurangi pendapatan.

Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP membuat penggunanya mulai dari ojek online, taksi online, hingga taksi harap-harap cemas.

Dirut Blue Bird mendukung penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta dan akan menyesuaikan tarif layanan sesuai dengan biaya yang diatur.