DPR telah menyetujui penambahan jumlah 13 komisi, dari yang semula sebanyak 11 komisi atau bertambah 2 untuk periode 2024-2029.

Puan Maharani telah menyetujui penambahan dua komisi DPR, sehingga jumlah komisi DPR periode 2024-2029 menjadi 13.

DPR akan memfinalisasi nomenklatur alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi DPR periode 2024-2029 hari ini, Jumat (11/10/2024) pada pukul 14.00 WIB.

DPR RI akan memfinalisasi nomenklatur alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi DPR RI periode 2024-2029 pada hari ini, Jumat (11/10/2024).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan mengatakan Komisi IV dalam kunjungan kerja spesifik ke Pasar Induk Kramatdjati, Jakarta, mendapatkan fakta bahwa harga pangan masih…

Komisi II DPR akan membawa Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (RUU Pilkada) ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan menjadi RUU…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati mitra kerja di 11 komisi dalam rapat pengganti Badan Musyawarah pada Senin (3/11/2014) dan akan disahkan dalam rapat paripurna pada…

Susunan nomenklatur dalam rencana pembentukan Komisi Kerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai perlu ditinjau ulang guna mempermudah keterhubungan dengan kabinet.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemilihan pimpinan komisi akan tetap dilakukan apabila sampai Kamis (23/10) Koalisi Indonesia Hebat belum menyerahkan nama-nama anggota…

Anggota FPDIP DPR Hendrawan Supratikno mengatakan tidak benar kalau lima fraksi di DPR ingin menyandera kinerja DPR dengan menunda-nunda menyerahkan nama-nama anggota komisi.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Independen (Formappi) berharap anggota parlemen mampu membuat keputusan yang bagus dalam menentukan pimpinan komisi DPR melalui rapat konsultasi.

Sidang paripurna DPR resmi menetapkan 11 komisi dengan jumlah anggota antara 46 hingga 56 anggota per komisi.

Jumlah komisi di DPR akan disesuaikan dengan postur kementerian kabinet Jokowi-JK dan diumumkan setelah pasangan tersebut dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Fraksi Partai Hanura DPR menilai wacana pemekaran komisi tidak tepat diterapkan pada saat ini.

Rapat pimpinan DPR RI memutuskan jumlah komisi di DPR pada periode 2014-2019 tetap 11 komisi, tidak ada penambahan maupun pengurangan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai DPR RI tidak perlu komisi karena jumlah 11 komisi yang ada saat ini sudah cukup efektif.