Meski pemerintah mendesak DPR untuk segera merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme pascaledakan bom di kampung Melayu, namun pembahasannya masih menghadapi kendala…

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Tindak Pidana Terorisme dalam pembahasannya belum menyepakati definisi terorisme sehingga akan dilanjutkan pembahasannya,…

Partai Kebangkitan Bangsa mendukung revisi Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan karena bisa menjadi payung hukum…

Proses penyadapan dalam revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus tetap dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pimpinan DPR RI belum memberikan izin kepada panitia khusus (Pansus) RUU Anti Terorisme melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Amerika Serikat dengan pertimbangan efisiensi…

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan karena merupakan…

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengusulkan penghapusan satu pasal dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yakni pasal…

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengusulkan perlunya penambahan pasal baru yang secara eksplisit mengatur bahwa biaya penanganan tindak pidana terorisme dibebankan…

Tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan perubahan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ingin adanya langkah khusus dalam pengawasan…

Partai Gerindra menempatkan kadernya sebagai ketua Pansus revisi UU Terorisme. Kursi pimpinan lainnya ditempati politisi dari PAN, PKB dan NasDem. Sementara para politisi…

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menetapkan dan melantik pimpinan Panitia Khusus revisi Undang-undang No. 15/2003, yang diketuai M. Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra.

Fraksi PPP DPR RI mempertanyakan perluasan kewenangan penangkapan dan penahanan terhadap terduga teroris dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak…

Pemerintah harus memasukkan hak korban tindak pidana terorisme ke dalam revisi UU yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kelompok lembaga swadaya masyarakat Human Rights Working Group (HRWG) menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membuka…

Selain saksi, korban teror dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan memadai dan diatur dalam undang-undang.