Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui sudah melakukan pembicaraan terkait penerusan program hilirisasi dengan Prabowo Subianto.

Faisal adalah akademisi sekaligus ekonom yang tanpa tedeng aling-aling mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah.

Ketua MPR Bambang Sesatyo pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024) menyebut strategi hilirisasi era Jokowi berbuah positif pada perekonomian nasional.

Ekonom Faisal Basri menantang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk berdebat soal konsep hilirisasi.

Bahlil menyebut Prabowo Subianto menjadi satu-satunya capres yang mampu meneruskan program hilirisasi Jokowi.

Industri pertambangan sudah seharusnya mulai berfokus melakukan peningkatan nilai tambah ke industri yang menghasilkan produk akhir.

Presiden Jokowi menyebut pemimpin Negara selanjutnya akan memiliki pekerjaan rumah untuk terus mendorong hilirisasi.

Hilirisasi tak hanya meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi turut membuat Indonesia memeroleh surplus perdagangan lewat produk nikel yang sudah diolah.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan komoditas tersebut menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia. 

Pemerintah belum sampai pada pembahasan spesifik soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua

Bahlil menargetkan regulasi terkait larangan ekspor sejumlah komoditas mineral itu dapat rampung bulan depan sekaligus peta jalan program penghilirannya

Kompendium Bali menjadi acuan kebijakan masing-masing negara dalam merancang dan melaksanakan strategi investasi berkelanjutan berbasis keunggulan komparatif.

Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia diinisiasi pada 2018 oleh para alumni metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang terpanggil untuk mendukung semangat hilirisasi…

Pemerintah Provinsi Riau berharap tuah dari pembangunan pabrik hilirisasi batu bara yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk., PT Pertamina (Persero), dan Air Products and Chemical…

Kementerian Perdagangan menyatakan siap menghadapi Jepang di forum World Trade Organization (WTO) jika negara tersebut benar-benar akan menggugat Indonesia atas kebijakan…

Pemerintah menyatakan tidak akan memberikan keistimewaan kepada Jepang terkait dengan pemberlakuan aturan Undang-Undang No.4/2009 mengenai Mineral dan Batu Bara.