Banyak temuan BPK yang perlu pemerintah pusat tindak lanjuti, mulai dari peninjauan penyaluran PMN terhadap BUMN hingga tata kelola keuangan negara. 

Pemberian opini ini didasarkan pada sejumlah aspek terutama persentase Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang sebagian besar memperoleh WTP.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sampaikan masih ada permasalahan keuangan pemerintah senilai Rp11,55 triliun sepanjang tahun anggaran 2017.

Pemerintah yakin mampu menerapkan secara penuh akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pada 2015 setelah ditunda selama enam tahun.nn