Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa UU Tipikor yang ada saat ini belum mengakomodir semua tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Konvensi PBB untuk…
Revisi Undang-undang Tindak Pidana Koruspi (UU Tipikor) untuk memperluas hukuman mati, selain untuk pelaku korupsi bantuan bencana alam, dinilai belum diperlukan. Alasannya,…
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan hal yang paling mendesak untuk segera direvisi.
Wacana pemerintah untuk mengenakan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada pelaku usaha truk pengirim barang yang membawa muatan lebih dirasa kurang tepat.
Ditemukan sebanyak 67,5% ditemukan truk kelebihan muatan di atas 20% dari daya angkut. Ini mengakibatkan investasi jalan yang dianggarkan Rp26 triliun, melonjak menjadi Rp43…
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bidang Logistik Kyatmaja Lookman meminta pemerintah harus memiliki terobosan mengatasi masalah truk yang terpaksa…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hal yang diperlukan saat ini adalah harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan KPK.
Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan baru sembilan koruptor yang divonis maksimal sejak lahirnya UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang…