Jokowi) akhirnya bersikap realistis dan tidak ingin buru-buru meneken Keputusan Presiden alias Keppres pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara.

KSP Moeldoko menyurati Mensesneg untuk meminta agar Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota ke IKN bisa segera rampung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama 2 menteri lainnya rencananya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

Gibran membanggakan proyek IKN, Cak Imin menolaknya karena menelan anggaran jumbo dan bukan prioritas. Mahfud MD mempertanyakan komitmen investasi IKN.

Setidaknya ada 9 faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk pindah dari DKI Jakarta ke Kaltim.

Tingginya okupansi tersebut didukung oleh kegiatan pemerintah di IKN, sehingga okupansi ikut terkerek naik.

Sejumlah investor telah mulai mengecek lahan yang disediakan pemerintah untuk pembangunan sejumlah fasilitas di IKN.

Pemerintah tengah mengusulkan revisi Undang-Undang IKN sejalan dengan kelonggaran masa hak guna lahan.

Rencana IKN Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi dapat meningkatkan penyerapan karbon.

REI mengungkap sejumlah pengembang besar yang siap membangun proyek di IKN.

Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur kelak terbagi menjadi enam wilayah dengan fungsi berbeda.

Gedung-gedung di DKI Jakarta khususnya BMN akan dimanfaatkan untuk disewakan atau dipindahtangankan.

Hingga kini, belum terdapat tenggat waktu peresmian bergulirnya proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN,

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini belum dicairkan Kementerian Keuangan.

Waskita Beton Fandy Dewanto menjelaskan pihaknya akan membidik proyek-proyek infrastruktur di IKN seperti tol, jalan raya, jembatan, gedung, dan proyek lainnya.

Tol bawah laut itu akan menghubungkan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Kalimantan Utara.