Belasan ribu pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta tidak masuk kerja tepat saat pelaksanaan unjuk rasa besar-besaran pada, Jumat (4/11/2016).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan segera mengevaluasi pengurangan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) selama bulan puasa.

Ahok Ungkap Banyak Pegawai Swasta Ingin Jadi PNS DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak jadi menghapus bus jemputan untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

Konsep naik-turun ala ular tangga inilah yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memimpin aparaturnya.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan perombakan dan pengurangan pegawai negeri sipil (PNS) akan dilakukan secara bertahap (28/5/2015).

Sedikitnya 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, tertangkap basah tak mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional (HPN) hari ini, Senin…

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan kembali memangkas hingga 2.000 jabatan bila pelayanan masih belum baik.

Evaluasi pegawai negeri sipil (PNS) DKI masih menggunakan sistem manual akibat anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015 belum disahkan.n

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telat merespons kebijakan…

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini harus bersiap-siap menerima sanksi tegas, khususnya bagi yang suka terlambat masuk kantor.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini dengan pendapatan yang besar dari gaji plus tunjangan pegawai yang besar per bulan, kinerja PNS akan terkendali.

Besok (2/1/2015), 6.506 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilantik di Monumen Nasional, Jakarta. Langkah besar ini diikuti dengan sistem evaluasi…

Sedikitnya 5.687 berkas pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lulus seleksi administrasi.

Pemerintah Provinsi DKI yang akan melakukan perombakan massal membuat jajaran pegawai negeri sipil (PNS) khawatir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak pegawai negeri sipil (PNS) mulai Desember 2014.