Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022—2027 resmi menjalankan tugasnya pada Rabu (20/7). Sebanyak tujuh anggota komisioner OJK ditambah dua komisioner…

OJK butuh waktu untuk review secara berkala sebelum memberlakukan kebijakan normal seperti sebelum pandemi.

OJK akan terus memperbanyak variasi produk serta meningkatkan layanan jasa keuangan yang efisien.

Dewan Komisioner OJK periode 2022 – 2027 langsung tancap gas menentukan strategi dan langkah-langkah penting dalam mewujudkan transformasi yang terintegrasi.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) berharap adanya pengembangan dan inovasi industri pasar modal dari DK OJK periode 2022-2026.

Dian Ediana Rae menilai perlu terus dilakukan restrukturisasi perbankan melalui akuisisi, merger, dan konsolidasi, termasuk kemungkinan salah satunya bank pembangunan daerah…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pengurus OJK baru mencermati kondisi global, terutama volatilitas pasar keuangan akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina,…

Mahendra Siregar bersama Mirza Adityaswara, Dian Ediana Rae, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono, Issabella Wattimena, dan Friderica Widyasari Dewi akan mengemban tugas menjaga…

IHSG naik 1,05 persen atau 70,43 poin menjadi 6.806,52 di tengah sentimen pelantikan Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 dan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI ssoal suku bunga.

Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, Dian Ediana Rae, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono, Issabella Wattimena,dan Friderica Widyasari Dewi hari ini, Rabu (20/7/2022) dilantik…

Kemenkeu dan OJK memiliki peranan penting dalam mendorong pengembangan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, koordinasi kedua pihak, termasuk dalam kerangka KSSK harus terus…

Hari ini Mahendra Siregar dan 6 nama lain akan dilantik sebagai dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum resmi menjabat, mereka telah melalui proses panjang…

"Harapan kami adalah OJK bisa menciptakan regulasi yang bisa mendukung kemajuan industri."

Dewan Komisioner OJK diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pengembangan, termasuk juga fungsi penegakan hukum.

Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha meminta agar DK OJK yang akan dilantik bisa memberikan kemudahan dalam rangka transformasi digital.