PT Pamapersada Nusantara (PAMA) tengah membidik puluhan ribu hektare lahan di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua untuk mendukung upaya carbon offset Grup UNTR.

OJK tengah menyusun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

OJK menyiapkan surat edaran sebagai aturan turunan mekanisme terkait perdagangan bursa karbon

Sejauh ini, pelaku usaha yang memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bisa mengikuti bursa karbon

OJK baru saja menerbitkan Peraturan OJK No 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon).

Potensi pembiayaan lewat perdagangan karbon dapat menjadi pendanaan alternatif untuk mendukung kelayakan investasi pensiun dini PLTU.

Janji Mutuagung (MUTU) menekuni bisnis sertifikat kredit karbon di tengah penggodokan bursa karbon menjadi magnet investor publik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perkiraan harga karbon yang akan diperdagangkan dalam bursa karbon.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan aktivitas perdagangan karbon di Indonesia dapat mencapai US$1 miliar hingga US$15 miliar tiap tahunnya.

Indonesia akan meluncurkan bursa karbon pada September 2023 yang diperkirakan mampu mengungguli eksistensi Climate Impact X (CIX) Singapura.

Kementerian BUMN memastikan salah satu perusahaan pelat merah akan memasuki perdagangan karbon pada September 2023.

Otorita IKN menjajaki sertifikasi perdagangan karbon untuk menangkap peluang pendanaan iklim melalui Nusantara Forest Carbon Project.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak karbon tidak akan serta merta berlaku dalam waktu dekat bersamaan dengan bursa karbon.

OJK mengatakan bursa karbon di Indonesia bisa beroperasi mulai September 2023. Aturan disiapkan.

Airlangga Hartarto memastikan Indonesia terus mempersiapkan perdagangan kredit karbon sehingga dapat menentukan harga karbon secara mandiri.