Rencana penerapan aturan kemasan rokok polos perlu dikaji ulang karena dinilai bisa merugikan produsen dan konsumen.

Pelaku usaha industri hasil tembakau berharap pemerintahan Prabowo mengkaji ulang aturan kemasan polos dan zona larangan jual rokok.

Kebiasaan merokok yang dipicu sebagai respons stres di tempat kerja dinilai perlu dikurangi secara bertahap dengan pola hidup sehat.

Aturan kemasan polos rokok dinilai telah mengabaikan hak-hak konsumen dan diharapkan pemerintah

Asosiasi tembakau mengajukan sejumlah usulan kepada Presiden Prabowo untuk menjaga ekosistem industri tembakau.

Industri tembakau menanti pengesahan keputusan pemerintah soal cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak naik.

Peneliti menjelaskan hasil riset dampak penggunaan produk tembakau alternatif terhadap kesehatan gusi dan gigi.

Serikat pekerja menunggu kepastian pemerintah soal tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2025.

Aturan kemasan rokok polos berisiko mempersulit konsumen mengakses produk tembakau yang lebih rendah risiko.

Larangan jual produk tembakau di media sosial dan kemasan polos tanpa merek dinilai bisa mematikan pelaku UMKM.

Wacana kenaikan cukai rokok hingga penerapan PP Kesehatan dinilai dapat berdampak pada kesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.

Produsen rokok menyebut dampak negatif terkait dengan adanya rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

Pelaku industri periklanan menilai zonasi larangan iklan rokok berisiko menimbulkan dampak PHK massal.

Pelaku industri produk tembakau alternatif mengusulkan revisi PP Kesehatan karena dinilai cacat hukum.

Pelaku industri menyoroti soal larangan penjualan rokok radius 200 meter dalam PP Kesehatan yang dinilai banyak menimbulkan kerugian.

Peneliti menyebut masalah kesehatan dari merokok berasal dari TAR yang muncul dari proses pembakaran.