Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) menyebutkan belanja Daerah APBD pada kuartal I telah terealisasi 18,48 persen. 

Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik mencatat pada triwulan I tahun 2023, realisasi pendapatan mencapai Rp7,65 triliun. 

Sumatera Barat akan memberikan keringanan pajak kendaraan bagi yang ingin melakukan pelunasan pajak tertunggak.

Sampai 31 Januari 2023 terdapat surplus APBD konsolidasian sebesar Rp5,26 triliun atau tumbuh sebesar 17,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bapenda NTB menargetkan 68,07 persen PAD berasal dari pajak daerah, kemudian 1,2 persen dari retribusi daerah dan 28,4 persen dari sumber lain-lain.

Batang menargetkan perolehan pendapatan asli daerah 2023 sebesar Rp300 miliar atau naik 5 persen dibanding tahun sebelumnya Rp281,6 miliar.

Data kependudukan dan perpajakan direkam pemerintah pusat sehingga dapat digunakan untuk memperkuat basis data dalam mendukung efektivitas pemungutan.

Pendapatan daerah tersebut juga ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp42,18 triliun dan pendapatan lainnya Rp2,30 triliun.

Pemprov Jatim akan mengoptimalkan segala potensi, termasuk potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Hal tersebut tidak lepas dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp700 Miliar.

Pada 2023 ini merupakan tahun pertama PAD direncanakan lebih besar dari pendapatan transfer pemerintah pusat.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim mencatat pendapatan daerah Kaltim mencapai Rp20,48 triliun atau sebesar 52,16 persen dari target APBD Kaltim 2022.

Pendapatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 secara nominal meningkat sebesar Rp296,31 miliar atau 11,61 persen.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi belanja dan pendapatan sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta.

Sektor properti menjadi penyumbang pendapatan utama melalui pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).