Perluasan mandat BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuatnya akan turut mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

DLH langkat bakal usulkan kebun kelapa sawit dijadikan destinasi wisata

Pengumpulan dana dari kakao oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan dinilai sulit direalisasikan.

Ekspor kelapa Indonesia tertinggal dari Filipina. Meski memiliki lahan luas, ekspor Indonesia dinilai lebih menjanjikan.

Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Bappenas menyoroti industri kepala di Indonesia yang kalah saing dari Filipina.

Pemerintah tengah berencana mengeluarkan kebijakan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa.

Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia (GAPNI) mencatat adanya potensi devisa negara yang hilang senilai US$5,25 miliar dalam pengolahan kopra.

Indonesia Japan Business Network (IJBNet) menginisiasi kerja sama pengembangan industri bahan baku crude coconut oil (CCO) untuk bioavtur.

Pemerintah Kabupaten Jembrana memperluas area tanam komoditas unggulan seperti kelapa genjah dan kakao.

Sumsel menjadi penghasil komoditas kelapa dengan luasan lahan 68.408 hektare dan jumlah produksi mencapai 61.274 ton pada 2022.

Penggunaan teknologi untuk hilirisasi komoditas kelapa masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia agar bisa diterapkan secara lebih masif.

Kelembagaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani.

Pengamat pertanian berharap BPDPKS tetap bersikap adil usai mendapatkan tugas baru untuk mengurus kakao dan kelapa.

Gapki meragukan dana BPDPKS bakal cukup untuk ikut mengurus komoditas kakao dan kelapa.

Presiden Jokowi bakal menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.