Apalagi, semua partai politik saat ini telah siap-siap menghadapi pemilu 2024.

Partai Ummat juga menanyakan mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang semakin kencang berhembus.

Djarot Saiful Hidayat menyatakan tidak ada pembahasan terkait penambahan jabatan presiden hingga tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945.

Tudingan itu prematur. Dari segi politik, hal tersebut sulit terjadi, karena partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024.

Kita pernah mengalami kekuasaan yang disalahgunakan selama puluhan tahun, meski kini kondisinya sudah berbeda.

Saat disetujui dan dibawa dalam rapat paripurna, harus disepakati lebih dari setengah anggota atau 474 kursi.

Realitas multikultural  dan kompleksitas multikarakter sosiologis bangsa Indonesia yang secara politik terrepresentasi melalui lembaga DPD merupakan entitas politik yang…

Bergabungnya PAN ke koalisi parpol pendukung pemerintahan bersama enam partai politik lainnya akan mendegradasi demokrasi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memastikan bahwa MPR RI belum memutuskan apapun terkait wacana amendemen UUD 1945.

Mahfud MD mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo menolak upaya amendemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.

Partai Nasional Demokrat setuju dengan pandangan Presiden Joko Widodo soal penghentian rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya sejak awal mempertanyakan apakah amendemen itu bisa dibatasi hanya untuk haluan negara supaya tidak melebar ke urusan lain seperti pemilihan…

Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seyogianya fokus pada isu-isu tertentu agar tidak melebar ke mana-mana yang berpotensi menjadi "bola liar".

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa setelah ini mereka akan ke menyambangi kantor pusat Nasional Demokrat. Lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,…

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin berbagai usulan mengenai amendemen UUD 1945 akan dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi.