Ada banyak kasus di mana pelayanan yang diberikan oleh beberapa penyelenggara perjalanan tidak memuaskan, bahkan ada yang menelantarkan jemaahnya di Tanah Suci.
Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah 3 kali mangkir panggilan
Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI membuka peluang untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.
Dana nilai manfaat yang dicairkan BPKH Rp7,8 triliun, lebih rendah dari total yang disepakati bersama Komisi VIII DPR sebesar Rp8,2 triliun untuk haji 2024.