Pemerintahan Jokowi melakukan rangkaian kebijakan populis dengan cara mengorbankan para pengusaha. Dulu saya kagum dengan keberanian Jokowi menghapus subsidi yang salah kaprah…
Pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan XVI mengenai single submission yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, besok, Kamis (31/8/2017) pagi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan fokus RAPBN 2018 dimaksudkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi yang merata, salah satunya dukungan dalam kemudahan berusaha.
Sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan.
Selain lembaga legislatif dan eksekutif, peran ekonom dan peneliti semakin penting dalam pembentukan kebijakan. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari…
Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan sejumlah rencana kebijakan ekonomi Donald Trump yang digembar-gemborkan selama kampanye akan sulit terealisasi seluruhnya.
Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan penambahan paket kebijakan ekonomi jilid XIV yang dijanjikan segera tuntas dan siap…
Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat berperan aktif mengawal perekonomian dan pembangunan. Jaminan keamanan dan penegakan hukum menjadi kunci penting mengawal…
Pasar menghendaki adanya harmoni kebijakan antara moneter dan fiskal sehingga ritme pembangunan ekonomi dapat bergerak efisien dan efektif tanpa kegaduhan dan nada sumbang…
China diperkirakan mencatat pertumbuhan ekonomi terendah sejak krisis ekonomi global sehingga mendorong pembuat kebijakan menurunkan tingkat bunga selain mengeluarkan kebijakan…
Presiden Joko Widodo berharap Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 mampu memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah seraya mengajak semua…
Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan paket kebijakan ekonomi untuk menarik valuta asing pendongkrak nilai tukar rupiah diumumkan hari Rabu (9/7/2015).
Telaah ekonom pada RPJMN 2015-2019 menunjukkan pemerintah tak mengoreksi kesalahan terdahulu, bahkan ada beberapa poin yang bertentangan dengan visi-misi Presiden.