Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia meminta agar Pemerintah bersikap tegas dan konsisten dalam menyusun kebijakan yang berkaitan…
Inovasi ini dibutuhkan karena pandemi Covid-19 masih akan berlanjut, dan jauh dari kata berakhir. Oleh karena itu, anggaran pemerintah terutama dalam upaya Pemulihan Ekonomi…
Dalam pemulihan ekonomi 2021, negara memiliki 3 item kerangka kebijakan, intervensi kesehatan, reformasi melalui UU Cipta Kerja dan APBN yang fleksibel.
Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat jangan terlalu bergantung pada dua hal tersebut. Semua instrumen harus bekerja keras agar masalah fundamental seperti daya saing,…
Selama ini kemandirian diabaikan, sektor utama kontributor perekonomian (pertanian, industri, dan perdagangan) tidak mendapat dukungan kebijakan yang cukup untuk mengakselerasi…
Saat ini, akibat terdampak pandemi virus corona, produktivitas pabrikan di beberapa kota sentra tembakau yang menurun. Hal ini juga diperparah dengan berkurangnya daya beli…
Meskipun pemerintah, BI, dan OJK telah mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter, pengusaha tetap berharap kehadiran paket stimulus ekspor dan impor untuk menopang sektor…
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan sepanjang tahun ini cukup membuat investor deg-degan. Sempat menyentuh level tertinggi pada awal tahun, kini indeks mulai meninggalkan…
Birokrasi di Indonesia ibarat hutan belantara bagi para pelaku usaha. Diperlukan mental baja bagi para pengusaha untuk menyesuaikan diri, memperoleh izin usaha, ataupun sekedar…
Birokrasi di Indonesia ibarat hutan belantara bagi para pelaku usaha. Diperlukan mental baja bagi para pengusaha untuk menyesuaikan diri, memperoleh izin usaha, ataupun sekedar…
Pemerintahan Jokowi melakukan rangkaian kebijakan populis dengan cara mengorbankan para pengusaha. Dulu saya kagum dengan keberanian Jokowi menghapus subsidi yang salah kaprah…
Pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan XVI mengenai single submission yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, besok, Kamis (31/8/2017) pagi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan fokus RAPBN 2018 dimaksudkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi yang merata, salah satunya dukungan dalam kemudahan berusaha.
Sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan.