BRI Danareksa Sekuritas mencatatkan dana obligasi pemerintah dan korporasi senilai Rp100 triliun.

Kinerja return reksa dana pendapatan tetap milik MI terafiliasi BUMN memiliki kinerja lebih moncer dibandingkan dengan besutan manajer investasi asing.

Sepanjang 2023, dana asing yang masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp64,59 triliun, melampaui yang masuk di pasar saham Rp15,29 triliun.

Sejumlah korporasi siap menerbitkan green bond tahun ini di tengah masih banyakya tantangan. Salah satunya PGEO yang mengincar dana US$400 juta (Rp6 triliun).

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, (4/4/2023).

Arus modal asing akan masuk signifikan ke pasar obligasi pemerintah atau SBN usai keputusan The Fed mengerek suku bunga dan ekspektasi pasar ke depan.

Pasar obligasi dibayangi oleh sentimen pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang berencana mengerek suku bunga.

Kementerian Keuangan mematok target penjualan dua seri surat berharga syariah negara (SBSN) ritel atau sukuk ritel SR018 T3 dan SR018 T5 Rp15 triliun.

Pemerintah berencana melelang tujuh seri surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah pada Selasa (28/2/2023).

Total penawaran lelang SUN Rp67,08 triliun melampaui target indikatif pemerintah yang sebesar Rp23 triliun.

Investor asing memborong Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp42,09 triliun sehingga menjadi sentimen positif bagi reksa dana.

Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012 T2 dan SBR012 T4 mencapai Rp5,4 triliun dari target penyerapan Rp10 triliun.

Pemesanan SBR012 sampai dengan Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, telah mencapai Rp3,68 triliun dari 15.552 investor.

Pemerintah akan melakukan lelang SUN dengan target indikatif sejumlah Rp23 triliun dan target maksimal Rp34,5 triliun.

Ada dua jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi.

Tren positif obligasi di tahun politik akan didukung oleh dua faktor, yakni pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah.