Kepala Negara mengatakan pola rekrutmen hakim konstitusi yang diatur Undang-Undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus diubah dengan membuat proses yang terbuka.

Presiden akan melakukan proses penggantian bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengirimkan surat permintaan penggantian hakim konstitusi Patrialis Akbar yang ditetapkan sebagai…

Pihak swasta Basuki Hariman memberikan penjelasan terkait aliran dana diduga merupakan suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terkait judicial review Undang…

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar merasa tidak menerima uang serupiah pun pascaditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membebastugaskan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi sejak hari ini, Jumat (27/1/2017).

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar membantah telah menerima uang dari pihak swasta Basuki Hariman terkait "Judicial Review" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang…

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan Basuki Hariman (BHR) pemberi suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar (PAK) pernah diperiksa…

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait gugatan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

Ketua Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar mengungkapkan bahwa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sering diperiksa.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani tidak terkejut dengan kabar penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) semakin jauh dari sifat-sifat kenegarawanan.

Penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 pada Juli 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan kontroversi.

Gara-gara berkomentar tentang pilkada hakim konstitusi Patrialis Akbat menuai kontroversi bahkan harus berhadapan dengan dewan etik.

Istana masih memilih waktu yang tepat untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keppres No.78/P Tahun 2013 tentang…

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menduga ada motif-motif tertentu dibalik gugatan yang dilayangkan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P/Tahun 2013 oleh Koalisi Masyarakat…