Ekonom mengusulkan kebijakan cukai rokok yang moderat dan multiyears yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai PP No. 28/2024 tentang Kesehatan bisa berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

ABDSI optimistis pelaku UMKM dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Produksi tembakau di Kabupaten Kuningan pada 2023 mencapai 62 ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 2022 yang hanya 26 ton.

Peneliti menyebut masalah kesehatan dari merokok berasal dari TAR yang muncul dari proses pembakaran.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai PP Kesehatan bisa memicu terjadinya PHK massal bagi Industri Hasil Tembakau (IHT).

Prospek emiten rokok seperti HMSP, GGRM dan WIIM dinilai masih muram dalam jangka panjang terbebani sentimen kenaikan cukai hingga pelarangan jual eceran.

Warung madura, pedagang asongan hingga starling mempertanyakan alasan pemerintahan Jokowi menerbitkan kebijakan larangan penjualan rokok eceran.

Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes aturan baru terkait dengan larangan penjualan rokok eceran.

Pemerintah resmi melarang perdagangan eceran rokok, pedagang kecil hingga gerai warung tradisional terancam.

Aksi investor asing di saham HMSP dan GGRM usai penjualan rokok secara eceran dilarang.

Berikut adalah poin-poin penting PP Kesehatan selain larangan jual rokok secara eceran.

Jokowi telah meneken PP yang melarang masyarakat menjual rokok secara eceran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan tentang pelarangan menjual produk tembakau atau rokok secara eceran.

Pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Berikut ini alasannya.