Kemenag melaporkan masih ada beberapa kabupaten/kota yang terkendala pencairan dan saat ini masih dalam proses validasi data.

Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 untuk 9.495 formasi guru madrasah ini diperkirakan akan dimulai pada Agustus 2021.

Pemakaian burqa di negara mayoritas Buddha itu untuk sementara dilarang pada 2019 setelah pemboman gereja dan hotel oleh militan Islam yang menewaskan lebih dari 250 orang.

Untuk pilot project madrasah digital, Kementerian Agama memilih MTsN 41 Al Azhar Asy Syarif.

Pada Oktober 2020 Kemenag dan Bank Dunia merilis Program Madrasah Reform Realizing Education’s Promise dan Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR).

Realisasi penyaluran bantuan operasional (BOP) itu sudah mencapai 85 persen dari alokasi untuk Kemenag yang mencapai Rp2,5 triliun.

Ada 11.998 madrasah yang tidak ada atau belum teraliri listrik.

BSU untuk guru madrasah non-PNS sudah terserap seluruhnya sejak 30 Desember 2020. Pasalnya, saldo di bank penyalur program pemerintah tersebut sudah habis. 

Ada dua skema pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Non PNS. Salah satunyarnmelalui rekening masing-masing guru yang sudah terverifikasi dalam aplikasi Siaga.

Bila guru sudah menerima notifikasi, hal pertama yang mesti dilakukan adalah mencetak Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 yang tertera di Simpatika.

Para Guru Madrasah Non PNS penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah bisa melakukan pengecekan melalui akun Simpatikanya masing-masing.

Tercatat total ada 542.901 guru bukan PNS pada RA atau Madrasah yang akan menerima bantuan subsidi guru atau BSU melalui Kementerian Agama.

Kemenag untuk pertama kalinya menerapkan penggunaan e-RKAM untuk menyalurkan BOS Madrasah.

Ke-44 medali tersebut terdiri atas 17 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu dari sembilan cabang lomba yang diikuti.

Sebanyak 84 persen guru di lingkungan Kemenag adalah honorer. Hanya 126.000 guru yang PNS. Selebihnya berstatus non-PNS.