Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya,…

Menko Airlangga juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas rumah sakit dari 20 persen menjadi 40 persen khusus untuk penanganan kenaikan kasus Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  memaparkan  DAU tambahan tahun ini  sebesar Rp8,38 triliun atau naik Rp5,38 triliun dari tahun sebelumnya.

Akan tetapi belum termasuk tunjangan kinerja alias tukin ataupun penghasilan perbaikan.  Sebabnya, sebagian daerah ada yang sudah mendapatkan tukin dan ada yang belum.

Pemerintah pusat mendorong supaya besaran dana alokasi umum atau DAU untuk kota/kabupaten dan provinsi lebih pasti. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah meminta ada…

JAKARTA — Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak menurunkan Dana Alokasi Umum (DAU) pada 2018.

JAKARTA — Pemerintah pusat akan memangkas Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil pemerintah daerah jika tak mampu membayar pinjaman kepada pemerintah pusat atau lembaga…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan penghematan jika wacana pengurangan dana alokasi umum (DAU) sebesar 3%-4% oleh pemnerintah pusat direalisasikan.

Penurunan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 kemungkinan bisa dibatasi menyusul prospek perbaikan…

Kementerian Keuangan akan memberikan dana insentif daerah sebagai penghargaan terhadap kinerja sebuah pemerintah daerah. Dana insentif itu akan diberikan dengan sejumlah…

Pemerintah pusat mengubah skema anggaran dana alokasi umum yang sebelumnya bersifat final menjadi nonfinal. Dengan demikian, pagu yang sudah ada di dalam APBN 2017 masih…

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo memastikan besaran pagu dana alokasi umum (DAU) pada APBN-Perubahan 2017 akan disesuaikan…

Meski Pemerintah Pusat melakukan penundaan alokasi Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah, gaji PNS diyakini tidak akan terganggu.

Sejumlah daerah mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat untuk menunda penyaluran dana alokasi umum telah menyebabkan Pemda mengalami kesulitan keuangan.

Pemerintah memastikan akan tetap memenuhi kewajiban belanja pokok, termasuk gaji pegawai negeri sipil, meski penyaluran dana alokasi umum 2016 mengalami penundaan sampai…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan hitungan belanja pegawai dan modal usai penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp225 miliar oleh Pusat.