Bank Indonesia melaporkan bahwa perkembangan kredit ditopang oleh sisi penawaran, sejalan dengan minat kredit yang terjaga.

Sektor keuangan Indonesia menunjukkan kondisi yang resilien di tengah ketidakpastian global.

BIFA 2024 bukan sekedar penghargaan, tetapi juga cerminan semangat industri jasa keuangan Indonesia dalam menghadapi tantangan.

BEI catat penggalangan dana melalui aksi korporasi rights issue telah menembus Rp32,57 triliun per Agustus 2024. Sebanyak 24 perusahaan lainnya masih mengantre.

OJK meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028.

OJK menyebut kerugian akibat fraud di sektor ITSK sangat berhubungan dengan turunnya kepercayaan masyarakat atas platform digital (digital trust).

Menurut Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Indonesia memerlukan investasi sebesar US$28,5 miliar per tahun pada sistem energinya.

Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di regulatory sandbox pada Maret 2024 turun dari sebelumnya pada Agustus silam yakni 108 peserta.

Parlemen (28/11) telah resmi memutuskan 9 anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS-OJK) untuk masa bakti 2023—2028.

Kedalaman sektor keuangan Indonesia baik aset bank, kapitalisasi pasar modal, asuransi, maupun dana pensiun, relatif dangkal dibandingkan dengan negara Asean-5.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kabinetnya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

OJK bisa memiskinkan pelaku kejahatan di sektor keuangan melalui kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.

OJK memberikan izin usaha di bidang penilai kerugian asuransi kepada Oneprime Adjuster Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi menuju Indonesia emas 2045.

Saat ini insider attack menjadi sebuah metode serangan siber yang perlu diwaspadai oleh perusahaan sektor keuangan.

Asuransi wajib yang diatur dalam UU PPSK ini dimaksudkan untuk melengkapi perlindungan dasar yang telah dijalankan oleh Jasa Raharja.