Mahkamah Agung (MA) tidak keberatan dengan langkah Komisi Yudisial yang akan mendalami putusan terkait dengan perubahan batas usia minimal calon kepala daerah.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan syarat usia cagub-cawagub akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Media asing turut menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan syarat usia cagub-cawagub minimal 30 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum membaca putusan Mahkamah Agung (MA) soal ketentuan syarat usia minimal 30 tahun untuk peserta Pilkada.

Putusan MA yang membatalkan ketentuan pendaftaran usia minimal calon gubernur-wakil gubernur 30 tahun ditetapkan oleh tiga hakim agung pada 29 Mei 2024.

Mensesneg Pratikno memilih irit bicara ketika dimintai komentar terkait dengan putusan MA yang mengharuskan KPU mencabut aturan batas usia calon kepala daerah.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan syarat pendaftaran usia minimal calon gubernur-wakil 30 tahun diyakini mengakomodir Kaesang Pangarep, maju Pilkada.

MA membatalkan ketentuan pendaftaran usia minimal calon gubernur-wakil gubernur 30 tahun hanya dua hari setelah berkas perkara diterima.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dinilai tidak perlu mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur, tetapi langsung calon Gubernur DKI Jakarta.

PDIP mengkritisi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan syarat pendaftaran usia minimal calon gubernur-wakil gubernur 30 tahun.

MA membatalkan ketentuan syarat usia minimal calon gubernur-wakil gubernur 30 tahun di tengah isu putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep maju Pilkada 2024

MA membatalkan ketentuan syarat usia calon gubernur-wakil gubernur minimal 30 tahun serta bupati-wakil Bupati atau wali kota-wakil wali kota minimal 25 tahun.

Hakim Agung Gazalba Saleh telah dua kali lolos dari jeratan hukum KPK.

MA menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi asuransi Jiwasraya, Joko Hartono Tirto.

KPK ajukan banding terhadap putusan pengadilan atas terdakwa kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan