Nasib Artajasa di tengah tren penyusutan jumlah mesin fisik ATM kian berlanjut di Indonesia.

Artajasa menggandeng perbankan hingga e-wallet untuk memperluasan inovasi pembayaran.

Artajasa memastikan sistem infrastruktur pembayaran yang dikelolanya aman selama periode libur Lebaran 2024.

Artajasa sebagai penyedia jaringan pembayaran pun tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur agar layanan QRIS siap dipakai untuk fitur tersebut. 

PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) berkomitmen memberikan layanan transaksi digital yang optimal bagi perbankan dan mitranya.

PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) umumkan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menjadi salah satu pemegang saham terbarunya.

KB Bukopin (BBKP) menjadi bank pertama yang memanfaatkan tarik tunai tanpa kartu di mesin ATM CIMB Niaga (BNGA).

Hal ini menilik 19 persen dari 64,7 juta UMKM yang telah digitally onboard, menurut data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih ada 75 persen di antara mereka yang masih…

Area pembayaran digital akan berpacu terhadap bagaimana pemangku kepentingan dapat melibatkan kebutuhan pelanggan, kesiapan teknologi dan operasional, dan aliran pendapatan…

Perseroan sedang melakukan diskusi dengan beberapa asosiasi industri dalam mengoptimalkan manfaat sistem pembayaran nasional.

Kerja sama tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah, maupun pembelian kurban.

Pertumbuhan digitalisasi transaksi dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menjadi faktor pendorong.

Artajasa akan perusahaan switching pertama yang mengembangkan perluasan transaksi tarik tunai di wilayah Arab Saudi

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan pengelola jaringan ATM PT Artajasa Pembayaran Elektronik (Artajasa) bekerja sama dengan Al-Rajhi Bank Malaysia guna penyediaan transaksi crossborder…

Perusahaan ini dinilai mampu menjadi katalis dalam peralihan sistem pembayaran konvensional ke digital dengan menyediakan jasa pembayaran elektronis dan switching yang memungkinkan…

Data di 14 negara maju, biaya sistem pembayaran berkisar 1 persen hingga 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto.