Kemenkop UKM berharap adanya lembaga khusus seperti LPS bisa memberikan jaminan bagi nasabah koperasi, agar tidak terulang lagi kasus seperti Indosurya.

Komisi VI DPR RI pesimistis revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU No.25/1992 tentang Perkoperasian rampung di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menkop UKM Teten Masduki mendorong pemerintahan selanjutnya setelah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan pembahasan revisi UU Koperasi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang disusun untuk memperbaiki tata kelola koperasi hingga saat ini belum kunjung disahkan.

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para anggota koperasi. Berikut penjelasan apa itu koperasi selengkapnya.

Menkop UKM Teten Masduki mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Koperasi seiring banyaknya koperasi simpan pinjam yang bermasalah

Revisi UU Koperasi masuk dalam tahap pembahasan oleh DPR dan dipastikan mulai dibahas pada Oktober 2023.

Ketua Umum Generasi Peduli Koperasi Indonesia Iqbal Alan Abdullah mengapresiasi pernyataan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita soal koperasi.

Dalam upaya penataan ulang koperasi, pemerintah tengah berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Poin penting revisi yakni pembentukan lembaga pengawasan koperasi selayaknya OJK di industri keuangan dan lembaga penjamin serupa LPS bagi industri perbankan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus KSP Indosurya Syahnan Tanjung mengatakan kasus itu merugikan sekitar 23.000 korban dengan nilai kerugian mencapai Rp106 triliun.

Perubahan anggaran dasar harus dilakukan seluruh koperasi di Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatalan UU 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian…

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena sebenarnya…

Pemerintah segera berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan terkait pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi yang satu poinnya terkait dengan…

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mendorong perusahaan swasta dan perguruan tinggi bisa merumuskan secara konkret program yang tepat untuk memberdayakan pelaku koperasi…