OJK akhirnya resmi merilis aturan mengenai pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) dan dana kompensasi kerugian investor (disgorgement fund).

OJK pun telah mengakomodasi mekanisme penggabungan dan peleburan dalam RPOJK tersebut.

OJK saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait revisi POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Revisi Undang-Undang Dana Pensiun yang dinilai mendesak untuk direalisasikan menjadi berita terpopuler di kanal Finansial Bisnis.com pada hari Senin (18/3/2019).

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance) menilai aturan terkait dengan pembatasan insentif kepada pihak ketiga merupakan hal yang positif untuk…

Bantahan pihak BCA yang diisukan akan membeli bank terbuka menjadi berita terpopuler di kanal Finansial Bisnis.com pada hari Kamis (17/1/2019).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan menegaskan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan…

OJK mengeluarkan Peraturan tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan untuk memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (fintech).

Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan peraturan tentang penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik sebagai wujud implementasi…

Ikatan Pialang Efek Indonesia menilai aturan OJK soal segmentasi perizinan WPPE dapat meningkatkan kinerja WPPE dan meningkatkan literasi masyarakat soal pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji akan menyelesaikan peraturan OJK (POJK) yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Perasuransian paling lama 1 tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis 20 aturan baru terkait industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pengaturan dana pensiun meliputi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberk Kerja (DPPK) syariah ditargetkan…

Ketua Harian Asosiasi DPLK Nur Hasan Kurniawan menyatakan bisnis DPLK syariah tidak akan dapat berjalan tanpa ada peraturan formal dari regulator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya melakukan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) di 7 kota, yakni Solo, Surabaya, Serang, Bengkulu, Bandung, Mataram,…