Pemerintah dinilai tepat dan memang sudah waktunya membubarkan organisasi yang mengancam NKRI. Ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi merusak.

Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ia menilai HTI tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mendukung langkah pemerintah yang akan mengusulkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, karena organisasi kemasyarakatan itu dinilai anti-Pancasila…

Keresahan terhadap ormas serupa dengan HTI tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain.

Pelaku usaha hutan tanaman industri merasa dikecewakan dengan regulasi tata kelola gambut pemerintah yang berpotensi mengancam keberlangsungan investasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Sumitomo Forestry Co Ltd, perusahaan kehutanan asal Jepang, untuk melakukan transfer teknologi pengelolaan hutan…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mencari terobosan regulasi yang memungkinkan ekosistem gambut fungsi lindung dalam konsesi hutan tanaman industri dapat…

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat meminta PT Indah Kiat untuk tidak menggarap sekitar 90.000 hektare konsesi hutan tanaman industrinya di Riau.

iga tokoh secara resmi mencalonkan diri sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) periode 2016-2021 dalam Musyawarah Nasional APHI 2016.

Pelaku usaha hak pengusahaan hutan (HPH) menilai konsesi hutan alam tidak perlu dikonversi menjadi hutan tanaman industri (HTI).

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kejayaan bisnis kehutanan nasional

Pelaku usaha bubur kertas dan kertas yang memiliki konsesi hutan tanaman industri didorong untuk menggenjot hilirisasi produk yang bernilai tambah tinggi seperti serat rayon.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta memberikan sanksi terhadap perusahaan hutan tanaman industri yang diduga melakukan penggusuran terhadap warga Dusun…

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo masih serupa dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhono yang lebih “menganakemaskan” industri…

Presiden Joko Widodo tekejut ketika mengetahui bahwa area hutan tanaman industri (HTI) Indonesia kalah luas dibandingkan perkebunan kelapa sawit.