Majelis hakim menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut keputusan membubarkan organisasi pro-khilafah itu,…

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan…

Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menanggapi ajakan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk bergabung…

Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal bergabung ke partai besutan Yusril Ihza Mahendra, Partai Bulan Bintang (PBB).

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam persidangan di PTUN, Jakarta,…

Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan gugatan eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atas keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam persidangan kali ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghadirkan ahli sosiologi politik Islam untuk menghadapi penggugat.

Berdakwah tidak akan menjadi soal, kata Yudian, tetapi akhir dari dakwah eks HTI untuk mendirikan daulah Islamiyah atau khilafah yang merupakan ancaman terhadap NKRI.

Pemerintah memastikan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengklaim belum pernah menerima surat keputusan resmi pembubaran HTI yang dibuat pemerintah. Mereka menyayangkan…

Kementerian Dalam Negeri sudah melayangkan surat ke seluruh kepala daerah untuk melakukan verifikasi pegawai negeri sipil yang diduga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan…

Hizbut Tahrir Indonesia menilai ancaman Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi M. Nasir untuk mencopot para dosen yang terlibat organisasi tersebut, terlalu berlebihan.…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan pihak yang tidak puas dengan keputusan pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menempuh jalur hukum.

Selain pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, polisi juga sedang mendalami sejumlah organisasi masyarakat lain yang diduga berpotensi memiliki paham berseberangan dengan Pancasila.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.