Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk dana alokasi umum (DAU) dalam APBN 2023 sebesar Rp396 triliun, naik 4,7 persen dari realisasi tahun lalu.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak tidak setuju pengertian kemandirian fiskal dimana daerah yang bekerja keras menggerakan ekonomi dengan membawa investasi masuk dan mendorong…

Sebanyak 40% pemerintah daerah di Indonesia bakal mendapatkan kenaikan dana alokasi umum atau DAU setelah adanya desain perubahan oleh pemerintah pusat.

Insentif ini mencakup insentif tenaga kesehatan, percepatan vaksinasi, dan lain-lain, termasuk pelaksanaan PPKM Mikro.

Melalui PMK No. 19/2020, pemerintah memerintahkan kepada seluruh Pemda untuk memfokuskan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH SDA selain kehutanan,…

DAU Sumatra Selatan dipastikan bakal meningkat pada tahun depan jika penguatan keuangan daerah dalam Rencana APBN 2020 yang diajukan pemerintah disetujui wakil rakyat di…

Dana Alokasi Umum (DAU) tetap harus lebih besar dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam rangka meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan kemampuan…

Melalui RAPBN 2020, pemerintah berencana menggelontorkan dana kepada pemerintah daerah (pemda) melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesa Rp858,8 triliun.

Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi kemungkinan untuk menggulirkan dana kecamatan.

Kaltara ini realisasikan 99,95% anggaran dekonsentrasi. Disusul Maluku Utara 99,90% dan Nusa Tenggara Barat 99,89%.

Dana alokasi umum atau DAU Sumatra Selatan naik 4,24% pada tahun depan seiring adanya penaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN oleh pemerintah pusat.

Kerja sama dan koordinasi antarkementerian terkait diperlukan guna mewujudkan kebijakan dana alokasi umum atau DAU kepada daerah berdasarkan luas tutupan hutan (forest cover).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa perhitungan dana alokasi umum atau DAU 2019 sudah mengakomodasi seluruh kebutuhan pegawai negeri sipil di daerah sesuai…

Kementerian Keuangan memutuskan tidak menurunkan Dana Alokasi Umum pada 2018.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kejelasan dan kepastian kepada Kementerian Keuangan dan kementerian terkait soal adanya pengalihan kewenangan menaungi SMA/SMK dari…

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menyebutkan berbagai upaya Pemerintah Provinsi menutupi dana anggaran umum (DAU) yang pencairannya ditunda oleh pemerintah pusat.…