Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendesak tim penyidik Polda Metro Jaya untuk melimpahkan berkas perkara tahap dua tersangka RJ. Ia diduga telah menghina Presiden Joko Widodo…

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara tersangka RJT (16) yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial telah lengkap pada 7 Juni…

Penyidik Polda Metro Jaya tetap menyelidiki remaja S (16 tahun) yang menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui media sosial, untuk menunjukan bahwa semua yang melanggar…

Petugas Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penyalahgunaan narkoba terhadap netizen Arseto Suryoadji yang dituduh menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ujaran kebencian…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai positif pasal penghinaan presiden masuk Rancangan KUHP karena kepala negara adalah lambang negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly berjanji akan memperdalam pembahasan pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (…

Polda Lampung menangkap penghina Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui media sosial dengan menyebarkan ujaran kebencian dan permusuhan.

Puluhan warga tergabung dalam Front Pembela Indonesia (FPI) Bhinneka meminta pihak kepolisian untuk memproses musisi Ahmad Dhani yang diduga melakukan penghinaan terhadap…

Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara tersangka Yulius Paonganan, penyebar konten pornografi yang menghina Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya @ypaonganan ke…

Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul mengatakan kebersamaan antarlegislator di parlemen penting terkait polemik pasal penghinaan terhadap presiden yang ada di dalam Rancangan…

Jika sesuatu sudah diatur dalam undang-undang maka Polri berkewajiban untuk melaksanakan dan mematuhinya.

Tapi kalau [berkata] lu presiden bangsat, itu menghina. Masak orang maki-maki Presiden kita biarkan, ya tidak boleh dong.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menganggap bahwa pasal Penghinaan Presiden tidak dibutuhkan lagi karena dalam praktiknya menghambat demokrasi…

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddique mengatakan dengan mengembalikan pasal penghinaan presiden ke dalam revisi KUHP, hanya akan membuat Indonesia mengalami kemunduran…